SDM Hambat Transisi Open Source di Depkominfo

Selasa , 15/05/2007 18:23 WIB

Dewi Widya Ningrum – detikInet


Yogyakarta, Proses transisi ke open source belum secara menyeluruh terealisasi di Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Salah satunya disebabkan faktor sumber daya manusia (SDM) yang enggan untuk belajar.

Direktur Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Departemen Komunikasi dan Informatika, Lolly Amalia, beranggapan bahwa para atasan di instansi pemerintah perlu memotivasi bawahannya demi menggiatkan penggunaan software open source.

Lolly sendiri mengaku bahwa dirinya ‘memaksa’ semua karyawan di divisinya untuk segera beralih ke open source. Kepada bawahannya Lolly mengatakan tidak bertanggung jawab jika saat polisi melakukan sweeping, ternyata masih ada karyawannya yang menggunakan software ilegal.

“Kini semua PC (komputer) di direktorat saya sudah 100 persen menggunakan software open source,” ujarnya kepada detikINET di sela-sela acara sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, perangkat lunak dan konten, yang digelar di Hotel Santika Yogyakarta, Selasa (15/5/2007).

Lolly juga mengakui bahwa belum sepenuhnya PC di Depkominfo yang bertransisi ke open source. Diakuinya, proses transisi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah sehingga perlu waktu dan usaha lagi untuk belajar. Cepat atau lambatnya proses transisi juga bergantung dari SDM dan leadership. “Banyak juga SDM yang enggan belajar lagi jika harus transisi ke open source,” ujarnya.

Transisi ke open source, diakui Lolly, akan menghemat waktu dan biaya lebih banyak. Dari segi waktu, kita tidak perlu membuang-buang banyak waktu hanya untuk mengurusi virus-virus. Sedangkan dari sisi biaya, kita tidak perlu lagi membayar biaya lisensi yang terbilang cukup mahal.

Warnet Open Source Menjamur

Penyebaran open source via warnet dianggap Lolly akan turut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan penggunaan software legal. Lolly berharap semakin banyak warnet yang menggunakan open source, mengingat sosialisasi penggunaan software legal bukan hanya tugas pemerintah saja, namun juga semua sumber daya manusia Indonesia termasuk komunitas, mahasiswa, pemerintah daerah dan warnet-warnet.

Lolly juga mengatakan pihaknya tengah melakukan pembicaraan dengan Depdiknas guna bekerja sama menggalakkan open source melalui ICT Center. “Kerja samanya masih dalam pembicaraan. Belum jelas nanti konsepnya seperti apa, apakah untuk menlancarkan kegiatan di ICT Center atau mengembangkan distro-distro,” paparnya.

Polisi Harus Bisa Membedakan

Ternyata tidak semua kalangan tahu dan mengenal apa itu open source. Bahkan aparat sendiri, menurut Lolly, masih banyak yang belum bisa membedakan mana software proprietary dan mana yang open source.

Sebagai contoh ada kasus dimana CD Ubuntu, salah satu distro Linux, tertahan saat memasuki Indonesia. Ubuntu dikira merupakan software ilegal. “Padahal seharusnya mereka bisa membedakannya,” ujarnya.

Aparat juga diimbau untuk tidak sekadar ‘asal’ melakukan sweeping karena perintah atasan saja. Untuk itulah, para aparat yang sudah bisa membedakan open source dan proprietary diimbau untuk terus membagi pengetahuan mereka ke anggotanya yang lain demi tercapainya sosialisasi penggunaan software legal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *